STRUKTUR ORGANISASI DAN ATTA KERJA (SOTK) PEMDES MEKARSALUYU

Pemdes Mekarsaluyu 09 Oktober 2018 09:42:17 Berita Lokal

PERATURAN DESA  MEKARSALUYU

KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG

 NOMOR 04 TAHUN 2016

 TENTANG

 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA  MEKARSALUYU  KECAMATAN CIMENYAN

KABUPATEN BANDUNG

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 KEPALA DESA MEKARSALUYU , 

Menimbang

:

a.      bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa ;

 b.      bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Desa , maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasipemerintah Desa  yang telah ada;

 c.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkanStruktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mekarsaluyu  Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandungdengan Peraturan Desa .  

Mengingat

:

1.       Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5495);

 2.       Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 3.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

 4.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa  (Berita Negara  Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

 5.           Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa  (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);

 6.       Peraturan Bupati Bandung Nomor …… Tahun …………. tentang …………..……………………… (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun …… Nomor ……..). 

 

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  MEKARSALUYU

dan

KEPALA DESA MEKARSALUYU

 

 

MEMUTUSKAN

 

 

 

Menetapkan

:

PERATURAN DESA  TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA MEKARSALUYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa    ini yang dimaksud dengan:

1.       Desa  adalah Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

2.       Pemerintah Desa  adalah Pemerintah Desa Mekarsaluyu.

3.       BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mekarsaluyu.

4.       Pemerintahan Desa  adalah Pemerintah Desa Mekarsaluyu dan BPD Mekarsaluyu .

5.       Kepala Desa  adalah Kepala Desa Mekarsaluyu.

6.       Camat adalah Camat Cimenyan.

7.       Perangkat Desa  adalah Perangkat Desa Mekarsaluyu .

8.       Sekretariat Desa  adalah Sekretariat Desa Mekarsaluyu.

9.       Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.

10.    Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.

11.    Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12.    Musyawarah Desa  adalah Musyawarah Desa Mekarsaluyu.

13.    Peraturan Desa  adalah Peraturan Desa Mekarsaluyu.

Peraturan Kepala Desa  adalah Peraturan Kepala Desa Mekarsaluyu

Keputusan Kepala Desa  adalah Keputusan Kepala Desa Mekarsaluyu

14.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB-Desa  adalah reuncana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Mekarsaluyu  yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .

15.    Hari adalah hari kerja.

16.    Penjabat Kepala Desa  adalah seorang penjabat yang diangkat oleh Bupati dari PNS Pemerintah Daerah untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban Kepala Desa  dalam kurun waktu tertentu.

17.    Calon Perangkat Desa  adalah warga masyarakat Desa  setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Tim atau Panitia memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti penyaringan atau seleksi Calon perangkat Desa .

18.    Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Tim atau Panitia pengisian perangkat untuk mendapatkan Bakal Calon perangkat Desa  dari warga masyarakat Desa  setempat.

19.    Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan para Bakal Calon Perangkat Desa .

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

(1)      Dengan peraturan Desa  ini, dibentuk Struktur Organisasi Pemerintah Desa ;

(2)      Struktur Organisasi Pemerintah Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa  dan Perangkat Desa .

(3)      Perangkat Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :

a.      Sekretariat Desa , yang terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan yaitu :

1)     Urusan  Tata Usaha dan Umum;

2)     Urusan  Keuangan;

3)     Urusan  Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

b.     Pelaksana Teknis, yang terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:

1)     Seksi Pemerintahan;

2)     Seksi Kesejahteraan;

3)     Seksi Pelayanan.

c.      Pelaksana Kewilayahan, yang terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu:

1)   Dusun I meliputi RW 01, RW 02;

2)   Dusun II meliputi RW03, RW 04, dan RW 07;

3)   Dusun III meliputi RW 05, RW 06;

(4)      Perangkat Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa  dan bertugas membantu Kepala Desa  dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa ;

(5)          Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa  ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Desa

Pasal 3

(1)   Kepala Desa  berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa  yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa .

(2)   Kepala Desa  bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa , melaksanakan pembangunan Desa , pembinaan kemasyarakatan Desa , dan pemberdayaan masyarakat Desa .

(3)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a.     memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa , yang meliputi tata praja Pemerintahan Desa , penetapan produk hukum di Desa , pembinaan urusan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;

b.     memimpin pelaksanaan pembangunan, yang meliputi pembangunan sarana prasarana perDesa an serta pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;

c.     pembinaan kemasyarakatan, yang meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

d.     pemberdayaan masyarakat, yang meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan

e.     menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua

Perangkat Desa

Paragraf 1

Sekretariat Desa

Pasal 4

(1)       Sekretariat Desa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa  yang berkedudukan di bawah Kepala Desa  dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa .

(2)       Sekretariat Desa  mempunyai fungsi dalam bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi administrasi umum, aparatur Desa , keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi dan pengendalian semua kegiatan yang dilaksanakan oleh unsur pelaksana teknis, dan unsur pelaksana kewilayahan.

(3)       Sekretariat Desa  terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan yaitu :

a.    Urusan Tata Usaha dan Umum;

b.   Urusan Keuangan; dan

c.    Urusan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

(4)       Bidang urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur dan merupakan unsur staf yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa .

(5)       Pada bidang urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diangkat seorang perangkat Desa  sebagai Bendahara Desa .

(6)       Pengangkatan Bendahara Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan Kepala Desa .

Pasal  5

(1)       Sekretaris Desa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

a.    menyusun rencana kerja sekretariat Desa ;

b.   menyusun dan mengkordinasikan rancangan Peraturan Desa , peraturan Kepala Desa  dan keputusan Kepala Desa ;

c.    melaksanakan administrasi dan mengundangkan Peraturan Desa  dalam Lembaran Desa ;

d.   melaksanakan administrasi dan mengundangkan Peraturan Bersama Kepala Desa  dan Peraturan Kepala Desa  dalam Berita Desa ;

e.    mengelola administrasi produk hukum Desa ;

f.     mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pengendalian pelaksanaan anggaran;

g.    mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Desa ;

h.   menyusun dan melaksanakan pengelolaan barang Desa  dan administrasi pengadaan barang dan/atau jasa di Desa ;

i.     mengkoordinasikanpenyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa ;

j.     mengkoordinasikan penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa ;

k.   melaksanakan persiapan, dan mencatat hasil-hasil rapat;

l.     melakukan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara) kekayaan Desa ;

m.  melakukan penataan administrasi aparatur Desa ;

n.   mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga Desa ;

o.    melakukan kegiatan administrasi pendapatan yang dikelola oleh Desa  dan menganalisa data sumber pendapatan Desa  baru untuk dikembangkan;

p.   melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan kearsipan;

q.      memberikan informasi mengenai keadaan Sekretariat Desa  dan keadaan Desa ;

r.    melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa ;

s.    menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi pemerintahan Desa ;

t.     membina dan memotivasi perangkat Desa  lainnya dalam pelaksanaan tugas;

u.   mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada perangkat Desa ;

v.    memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa ; dan

w.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa .

(2)       Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

a.    melaksanakan tata kelola surat masuk dan keluar, ekspedisi, serta melaksanakan tata kearsipan;

b.   melaksanakan penyimpanan alat-alat tulis kantor, serta pemeliharaan peralatan kantor;

c.    menyusun rencana dan program kerja urusan Tata Usaha dan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

d.   mengonsep dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatagani oleh pimpinan;

e.    melaksanakan  kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

f.     melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan dan administrasi perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g.      melaksanakan ketertiban dan kebersihan kantor serta bangunan lain milik Desa ;

h.   melaksanakan tata kelola administrasi aparatur pemerintah Desa ;

i.     menyusun, menyimpan, dan memelihara data-data kepegawaian perangkat Desa  di lingkup Desa ;

j.     mengelola buku administrasi umum;

k.   mengelola penyusunan dan pencatatan inventarisasi data aset barang dan  kekayaan Desa ;

l.     menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa  dan administrasi pengadaan barang dan/atau jasa di Desa ;

m.  melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas, perjalanan dinas, serta kegiatan kerumahtanggaan atau pelayanan umum; dan

n.   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa  dan Kepala Desa .

(3)       Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai uraian tugas antara lain:

a.    membantu Sekretaris Desa  dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB-Desa ;

b.   membantu Sekretaris Desa  dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB-Desa ;

c.    membantu Sekretaris Desa  dalam menyusun laporan realisasi APB-Desa  semester I, semester II, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa ;

d.   membantu Sekretaris Desa  dalam melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB-Desa ;

e.    membantu Sekretaris Desa  dalam menghimpun dokumen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa ;

f.     membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Bendahara Desa ;

g.    mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

h.   membuat berita acara barang rusak/hilang untuk keperluan proses administrasi TPTGR;

i.     melaksanakan pembinaan/bimbingan/pengarahan kegiatan pekerjaan Bendahara Desa ;

j.     membantu Sekretaris Desa  dalam melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ); dan

k.      melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa  dan Kepala Desa .

(4)       Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a.    menghimpun usulan program kerja dari pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan sebagai bahan pengkajian dalam penyusunan perencanaan, program dan penyelenggaraan pembangunan di Desa ;

b.   menyusun dan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  (RPJMDesa );

c.    menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa  dalam skala tahunan sebagai penjabaran dari RPJM Desa  ;

d.   menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , perubahan APB-Desa , dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa ;

e.    menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan dan evaluasi realisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa  dan Rencana Kerja Pemerintah Desa  (RKP) Desa ;

f.     mengolah dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan Desa ;

g.    penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan/Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa ;

h.   menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan  kepada BPD;

i.     menyiapkan bahan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

j.     mengelola dan melakukan entri data terkait penyajian Sistem Informasi Desa ;

k.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa  dan Kepala Desa .

Pasal 6

(1)       Pada Sekretariat Desa  diangkat seorang Bendahara Desa .

(2)       Bendahara Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

(3)       Bendahara Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unsur perangkat Desa .

(4)       Tugas Bendahara Desa  adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa  dan pengeluaran pendapatan Desa  dalam rangka pelaksanaan APB-Desa .

 Paragraf 2

Pelaksana Teknis

Pasal 7

 (1)       Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai fungsi melaksanakan tugas operasional dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa ;

(2)       Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :

a.    Seksi Pemerintahan;

b.   Seksi Kesejateraan;

c.    Seksi Pelayanan.

(3)       Pelaksana teknis  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi atau yang disebut dengan nama Kasi.

 Pasal  8

 Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a.     melaksanakan penataan dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan Desa ;

b.     menyusun rancangan produk hukum Desa , baik berupa peraturan Desa , peraturan Kepala Desa , peraturan bersama Kepala Desa  atau keputusan Kepala Desa ;

c.     mengadakan kegiatan pembinaan masalah pertanahan yang meliputi pencatatan alih fungsi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan;

d.     melaksanakan pembinaan kerukunan antar umat beragama;

e.     melaksanakan pembinaan ketenteraman, keamanan dan ketertiban, memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa ;

f.      memfasilitasi penetapan Desa  dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa ;

g.     merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan pembangunan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan Desa  lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa ;

h.    menginventarisasi kegiatan dan personil keamanan lingkungan;

i.      melaksanakan dan memberikan pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil;

j.      melaksanaan penataan dan pengelolaan wilayah Desa  yang meliputi pembinaan dan pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa ;

k.     melaksanakan administrasi penetapan dan penegasan batas Desa  termasuk penataan batas wilayah RT, RW, dan Dusun;

l.      melaksanakan kegiatan pendataan papan dan buku monografi Desa  serta pengelolaan dan penyajian profil Desa ;

m.   mengembangkan sistem administrasi dan informasi Desa ;

n.    melaksanakan administrasi dan peningkatan penerimaan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  dan Pendapatan Asli Desa   (PAD);

o.     melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan demokrasi di Desa ;

p.     menyusun dan merumuskan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa  dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa ;

q.     memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar Desa ;

r.      melaksanakan fasilitasi kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya gotong royong masyarakat Desa ;

s.     melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa .

 Pasal 9

 Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)huruf b mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a.     melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa , jalan usaha tani, jalan lingkungan dan embung Desa ;

b.     melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan kantor Desa ;

c.     mengembangkan sarana dan prasarana produksi di Desa ;

d.     melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian milik Desa ;

e.     melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi kewenangan Desa ;

f.      membangun dan pengembangkan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa ;

g.     memfasilitasi dan memotivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa ;

h.    memfasilitasi pendataan dan penanganan rumah tidak layak huni;

i.      mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana kesehatan Desa , seperti pos kesehatan Desa , Posyandu dan Polindes;

j.      melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sanitasi  lingkungan (persampahan, drainase dan air limbah rumah tangga);

k.     merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan pembangunan air bersih berskala Desa , lapangan Desa , sarana olah raga Desa , taman Desa , saluran untuk budidaya perikanan;

l.      mengelola petilasan dan pemakaman umum Desa ;

m.   mengembangkan usaha mikro dan keuangan mikro berbasis Desa ;

n.    melaksanakan pembangunan dan mengelola lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa ;

o.     memfasilitasi pendirian, pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa ;

p.     memfasilitasi kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

q.     mengembangkan teknologi tepat guna berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;

r.      melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa .

 Pasal 10

 Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

a.     menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat  dan kesejahteraan sosial;

b.     menyusun program dan membantu kegiatan zakat, infaq dan shodaqoh dan raskin;

c.     mengembangkan seni budaya lokal;

d.     memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;

e.     memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas di Desa  melalui:

1)     kelompok tani;

2)     kelompok nelayan;

3)     kelompok seni budaya; dan

4)     kelompok masyarakat lain di Desa .

f.      memfasilitasi pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;

g.     memfasilitasi  dan memberdayakan kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin,  perempuan, masyarakat adat, dan difabel;

h.    memfasilitasi pembentukan dan paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa ;

i.      memfasilitasi penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

j.      memfasilitasi pembentukan kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

k.     meningkatkan kapasitas masyarakat miskin melalui pelatihan usaha ekonomi Desa ;

l.      meningkatkan kapasitas masyarakat Desa  melalui:

1)       kader pemberdayaan masyarakat Desa ;

2)       kelompok usaha ekonomi produktif;

3)       kelompok perempuan;

4)       kelompok tani;

5)       kelompok masyarakat miskin;

6)       kelompok pengrajin;

7)       kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

8)       kelompok pemuda; dan

9)       kelompok lain sesuai kondisi Desa .

m.   menyusun  program  dan pengumpulan  bahan  serta  menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial;

n.    mengumpulkan  dan mengolah   data kesejahteraan  rakyat termasuk data kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan, dan data kesejahteraan sosial lainnya;

o.     melakukan  pendataan dan pencatatan kelahiran dan kematian, nikah, talak, rujuk, cerai di Desa ;

p.     menampilkan data peta situasi/kondisi kesejahteraan sosial di Desa , sesuai ketentuan yang berlaku;

q.     melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat  Desa ;

r.      melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana, pendidikan, olah raga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;

s.      melaksanakan pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa , jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; yang bekerja di luar negeri;

t.      memfasilitasi dan melakukan koordinasi pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:

1)       layanan gizi untuk balita;

2)       pemeriksaan ibu hamil;

3)       pemberian makanan tambahan;

4)       penyuluhan kesehatan;

5)       gerakan hidup bersih dan sehat;

6)       penimbangan bayi; dan

7)       gerakan sehat untuk lanjut usia.

u.     melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa .

 Paragraf 3

Pelaksana Wilayah

Pasal 11

 (1)     Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai fungsi melaksanakan tugas kewilayahan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa ;

(2)     Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dusunatau yang disebut dengan nama Kadus.

 Pasal 12

 (1)     Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

a.      membantu Kepala Desa  di wilayah tugasnya dalam melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

b.     memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan Desa  yang ada di wilayahnya;

c.      melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;

d.     melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

e.      memfasilitasi pembinaan lembaga RT dan RW;

f.       menumbuhkembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat;

g.      memfasilitasi musyawarah di tingkat dusun dan membawa aspirasi usulan program pembangunan dari tingkat dusun;

h.     membantu pencapaian target penerimaan PBB di tingkat dusun;

i.       melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa .

(2)     Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa .

 BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

 Bagian Kesatu

Kepala Desa

 Pasal 13

 (1)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal3  ayat (2), Kepala Desa  berkewajiban:

a.  memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

b.  meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;

c.  memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa ;

d.  menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e.  melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f.   melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa  yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien;

g.  menjalin koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa ;

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa  yang baik;

i.   mengelola keuangan dan aset Desa ;

j.   melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa ;

k.  menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa ;

l.   mengembangkan perekonomian masyarakat Desa ;

m.   membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa ;

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa ;

o.  mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

p.  memberikan informasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa  kepada masyarakat Desa .

 (2)   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 3  ayat (2), Kepala Desa  berhak:

a.  mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa  kepada BPD;

b.  mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa  dengan kesepakatan bersama BPD;

c.  menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d.  mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e.  memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa .

f.   mendapatkan cuti.

 Pasal 14

 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, fungsi, hak dan kewajibannya, Kepala Desa  wajib:

a.  menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa  setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;

b.  menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa  pada akhir masa jabatan kepada Bupati;

c.  menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;

d.  menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa  kepada masyarakat Desa .

 Bagian Kedua

Perangkat Desa

 Pasal 15

 (1)   Dalam melaksanakantugas dan fungsinya, Perangkat Desa  berkewajiban:

a.        memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Repulik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

b.        mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

c.         melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa  yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien;

d.        menjalankan kebijakan dan program pemerintahan Desa ;

e.         menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa  dan seluruh pemangku kepentingan di Desa ;

f.          menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa  yang baik; dan

g.        memberikan informasi kepada masyarakat Desa .

 (2)   Dalam melaksanakantugas dan fungsinya, Perangkat Desa  berhak:

a.        menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;

b.        mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan;

c.         mendapatakan bimbingan dan pembinaan dari Kepala Desa ;

d.        mendapatkan tunjangan purna tugas; dan

e.         mendapatkan cuti.

BAB V

Persyaratan, PENGANGKATAN DAN ALIH TUGASPerangkat Desa

Bagian Kesatu

Persyaratan Perangkat Desa

Pasal  16

  • Persyaratan Perangkat Desa berpedoman Peraturan Bupati Bandungyang mengatur mengenai persyaratan Perangkat Desa ;
  • Jika Peraturan Bupati Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada atau tidak ada, maka yang menjadi pedoman persyaratan Perangkat Desa adalah Peraturan Daerah atau peraturan perundangan lainnya yang mengatur mengenai persyaratan perangkat Desa .
  • Khusus untuk unsur calon perangkat Desa yang akan ditempatkan sebagai Kepala Dusun selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus berdomisili diwilayah kerja yang bersangkutan akan ditempatkan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 17

  • Apabila terjadi kekosongan perangkat Desa , Kepala Desa berkkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Camat;
  • Kepala Desa membentuk tim atau panitia penjaringan, penyaringan dan pengangkatan perangkat Desa  yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan paling sedikit seorang anggota;
  • Panitia atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur BPD, perangkat Desa , lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat.

Pasal 18

Tata cara Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa .

Bagian Ketiga

Alih Tugas Perangkat Desa

Pasal 19

  • Perangkat Desa dapat dialihtugaskan dalam jabatan berbeda dengan mempertimbangkan kinerja;
  • Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .
  • Pengisian kekosongan jabatan Sekretaris Desa diprioritaskan diisi dari perangkat Desa  yang dianggap mampu serta memahami bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan Desa  dan pemberdayaan masyarakat.

 

BAB VI

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 20

  • Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat Desa ;
  • Tugas dan fungsi unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa ;
  • Masa jabatan unsur staf perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan evaluasi kinerja oleh Kepala Desa ;
  • Unsur staf perangkat Desa berhak mendapat penghasilan dan tambahan penghasilan lainnya yang dibebankan pada APBDesa .
  • Persyaratan pengangkatan unsur staf perangkat Desa sama dengan persayaratan pengangkatan perangkat Desa .

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

  • Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas perangkat Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  yang sumbernya dapat berasal dari kelompok transfer, kelompok pendapatan asli Desa  maupun pendapatan lain-lain.
  • Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tambahan penghasilan, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

BAB VIII

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

Pelantikan Perangkat Desa  dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa  tentang Pengangkatan Perangkat Desa .

Pasal 23

  • Sebelum memangku jabatannya, perangkat Desa mengucapkan sumpah/ janji;
  • Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa adalah sebagai berikut :“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat Desa  dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa , daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 24

Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan oleh Kepala Desa  dihadiri oleh Camat atau yang mewakili, Ketua BPD dan undangan lainnya.

BAB  IX

TATA KERJA

Pasal 25

  • Pelaksanaan fungsi dan wewenang Desa , kegiatan administrasi diselenggarakan oleh Sekretariat, kegiatan operasional diselenggarakan oleh pelaksana teknis, dan tugas kewilayahan dilaksanakan oleh pelaksana kewilayahan;
  • Sekretaris Desa , kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi;
  • Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan kerjasama antar Desa .

Pasal 26

  • Dalam hal Kepala Desa berhalangan tidak lebih dari 2 (dua) hari, Kepala Desa  menunjuk Sekretaris Desa  untuk melaksanakan tugas Kepala Desa ;
  • Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan, Kepala Desa  dapat menunjuk perangkat Desa  lainnya sesuai bidang tugasnya atau yang dianggap mampu.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Desa  ini berlaku, maka:

  • Perangkat Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa tugasnya;
  • Bendahara Desa dan staf Desa  yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sepanjang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Desa   

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Desa  ini, maka Peraturan Desa Mekarsaluyu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Desa   ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  Desa  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mekarsaluyu.

         

 

Ditetapkan di

:

MEKARSALUYU

 

Pada tanggal

:

29 Desember 2016

 

KEPALA DESA MEKARSALUYU

 

S U H A Y A

Diundangkan di Mekarsaluyu

Pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DESA  MEKARSALUYU

 

H I D A Y A T

 

 

               

LEMBARAN DESA  MEKARSALUYU TAHUN 2016 NOMOR 04

LAMPIRAN PERATURAN DESA  MEKARSALUYU

NOMOR 04 TAHUN 2016

TANGGAL        : 29 Desember 2016

 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA  MEKARSALUYU

KECAMATANCIMERNYAN KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DESA

 

S U H A Y A

 SEKRETARIS DESA

H I D A Y A T

URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

ABD. ROHMAT

URUSAN KEUANGAN

EULIS CICIH

URUSANPERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

ASEP SATRIA, SE

SEKSI KESEJAHTERAAN

AYI ROHENDI, S.Ag

SEKSI

PEMERINTAHAN

ENOK HASANAH

SEKSI PELAYANAN

 

DETI KURNIASIH

BENDAHARA DESA

ASEP SURYA

B P D

 

KEPALA DUSUN I

PIPIN SURYANA

KEPALA DUSUN III

ASEP KARMAN

KEPALA DUSUN II

NOPIKA DWI A

STAF KANTOR

DEDEH YUNINGSIH

STAF KANTOR

HERMAN

STAF KANTOR

SURANGGA

  

Diundangkan di MEKARSALUYU

Pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DESA  MEKARSALUYU

 

H I D A Y A T

LEMBARAN DESA  MEKARSALUYU TAHUN 2016 NOMOR 04

KEPALA DESA EKARSALUYU

  

S U H A Y A

Dokumen Lampiran : STRUKTUR ORGANISASI DAN ATTA KERJA (SOTK) PEMDES MEKARSALUYU


Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
No. HP
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Wilayah Desa

Sinergi Program

KEMENDES
DPMD KAB BANDUNG DPMD PROV JABAR
KAB BANDUNG PROFIL KEPALA DESA PROV JABAR
KECAMATAN CIMENYAN
DISKOMINFO
E-LAPOR JABAR QUICK RESPONE
SENSUS PENDUDUK 2020

Aparatur Desa

  • AYI MIHARJA

    Kepala Desa

  • DEDI SELAMET KURNIAWAN

    Sekdes

  • GIRI SOPIAN PURNAMA

    Kaur Umum

  • EULIS CICIH

    Kaur Keuangan

  • ASEP SATRIA

    Kaur Perencanaan

  • ENOK HASANAH

    Kasi Pemerintahan

  • YULIA CITRA

    Kasi Kesra

  • BUDI FITRIADI

    Kasi Pelayanan

  • AHMAD HIDAYAT

    Kadus I

  • ASEP RAHMAT

    Kadus II

  • AGUM GUMELAR

    Kadus III

  • PENTI NUR

    Staf Keuangan

Peta Desa

<

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jl. Trsn. Bojong Koneng Atas No. 17 Kp. Ciharalang RT 01 RW 03 Desa Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab. Bandung
Desa Mekarsaluyu
Kecamatan Cimenyan
Kabupaten Bandung
Kodepos 40198
Telepon 022-20542414
Email mekarsaluyu17@gmail.com

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Jadwal Sholat Bandung

Mekarsaluyu Channel